Categories
berita

Trafik Data Meningkat Selama WFH, Operator Harus Jaga Jaringan

Jakarta –

Trafik penggunaan internet meningkat selama ada anjuran untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). Untuk itulah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator untuk menjaga kualitas jaringannya.

“Kenaikan seperti ini harus bisa diantisipasi, kualitas layanan harus dicek agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan,” ujar Komisioner BRTI I Ketut Prihadi dalam diskusi virtual yang diadakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rabu (20/5/2020).

Menurut BRTI yang mendapat laporan dari operator seluler, peningkatan trafik data seluler di daerah pemukiman angkanya berkisar di antara 10 sampai 15% selama adanya anjuran WFH ini.

Tak cuma menjaga kualitas jaringan, BRTI pun meminta operator untuk meningkatkan kapasitas jaringannya jika dibutuhkan.

Saat ini menurut BRTI cakupan sinyal 4G di daerah permukiman di Indonesia mencapai 97.5%. Sementara itu jika menurut wilayah, cakupan jaringan 4G itu baru mencapai 52,2%.

Keberadaan jaringan 4G ini menurut Direktur Utama Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif adalah jaringan yang ideal untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Namun menurutnya harus diakui memang cakupannya saat ini belum merata.

Pemerataan jaringan inilah yang terus diusahakan oleh pemerintah bersama operator seluler.

Anang pun menjelaskan kalau sebenarnya memang tidak mungkin untuk memenuhi semua lokasi di Indonesia dengan jaringan seluler, mengingat kondisi geografis yang tak memungkinkan. Namun setidaknya, pemerintah bisa menyediakan sinyal seluler untuk daerah yang ditinggali oleh masyarakat.

 

Categories
berita

‘Sharing Infrastruktur Telekomunikasi Jangan Ciptakan Persaingan Usaha Tak Sehat’

Jakarta –

Agar pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga dengan mempertahankan beban operasional, kini muncul sharing economy di sektor industri telekomunikasi, atau sharing infrastruktur.

Untuk melihat potensi dan tantangan tersebut Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia mengadakan webinar dengan tema Penerapan Sharing Economy di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada diskusi tersebut Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR Republik Indonesia mengatakan, Sharing Economy adalah sebuah model bisnis berbentuk ekonomi berbagi yang sedang menjadi sorotan lantaran maraknya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu sharing economy membawa semangat perubahan dalam memanfaatkan TIK.

“Sharing economy itu ditandai dengan kompetisi itu dijadikan partner. Sesama pelaku usaha yang satu bidang atau berbeda dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama. Ini lebih baik jika mereka tak menjadi kompetitor. Di dalam industri telekomunikasi juga dikenal dengan sharing infrastructure. Sharing infrastructure telekomunikasi ditujukan untuk mempercepat pembangunan jaringan,” terang Meutya dalam diskusi tersebut.

Lanjut Meutya, Komisi I DPR RI mendukung prinsip sharing economy sebagai langkah pemanfaatan TIK dengan memperhatikan aturan dan kaidah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menerapkan prinsip usaha yang legal dan transparan.

Nonot Harsono, pengamat telekomunikasi membenarkan bahwa sharing infrastruktur di industri telekomunikasi sudah terjadi. Mantan Komisioner BRTI mengingatkan bahwa saat ini sharing di industri telekomunikasi hanya sebatas sharing infrastructure pasif seperti menara, backbone dan ducting. Sedangkan sharing infrastructure aktif belum diperkenankan diberlakukan di Indonesia.

“Industri telekomunikasi di Indonesia itu high resolution. Saat ini untuk sharing infrastruktur aktif seperti Open Access Networks (OAN) dan MVNO belum dapat diterapkan di Indonesia. Sharing hanya dapat dilakukan di jaringan backbone dengan skema sewa. Regulasi telekomunikasi Indonesia masih menggunakan UU 36/1999 yang berbasis kompetisi terbuka. Dalam konsep ini setiap perusahaan harus membangun jaringannya masing-masing. Dengan diwajibkan memenuhi komitmen pembangunan. Mereka harus melakukan efisiensi sendiri. Sehingga konsep sharing tidak bisa dijalankan,” terang Nonot dalam diskusi yang sama.

Nonot menilai sharing infrastructure aktif telekomunikasi tidak mendorong penggelaran infrastruktur telekomunikasi sehingga tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan bandwidth jaringan telekomunikasi.

Agar objektif pemerintah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan bandwidth jaringan telekomunikasi, Nonot menyarankan agar pemerintah dapat mengimplementasikan sharing pada teknologi baru. Ini disebabkan teknologi baru belum dimulainya investasi dan tidak ada kompetisinya.

Dalam penerapan teknologi existing dimana telah terdapat investasi dan kompetisi, kebijakan sharing akan merugikan pihak yang telah berinvestasi. Selain itu sharing juga bisa dilakukan di calon ibukota baru. Pemerintah dapat mendesain sejak awal jaringan telekomunikasi di ibukota baru. Termasuk untuk kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum.

Guntur Saragih komisioner KPPU menilai penerapan sharing economy di industri ICT dan telekomunikasi Indonesia sangat bagus. Namun demikian, Guntur mengingatkan agar rencana yang terlihat bagus tersebut jangan sampai menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Justru sharing economy di industri ICT dan telekomunikasi harus bisa menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan menumbuhkan investasi.

“Dalam sharing economy yang harus diperhatikan agar tak menjadi pelanggaran adalah tidak boleh ada pengaturan harga, pengaturan alat produksi atau sumberdaya untuk berproduksi sehingga menimbulkan kenaikkan harga dan pengaturan area pemasaran. Tujuannya agar tidak terjadi kartel,” ujar Guntur.

“Pelaku usaha tidak boleh melanggar aturan tersebut. Termasuk ketika ingin melakukan sharing economy di industri telekomunikasi. Jika ingin melakukan sharing economy di pasar yang bersangkutan, maka harus membuat joint venture. Boleh melakukan pengaturan produksi namun harus melakukan joint venture,” jelasnya.

Guntur mengakui bahwa sharing economy merupakan keniscayaan. Namun di berbagai negara, pelaku usaha yang ingin melakukan sharing economy dengan mekanisme joint venture atau kerjasama operasi, diwajibkan untuk melapor kepada komisi persaingan usaha.

Selain itu, melihat tantangan pengembangan dan perluasan coverage infrastruktur telekomunikasi yang memerlukan investasi besar, Guntur menyampaikan bahwa investasi-investasi terbaik terjadi di negara-negara yang memiliki iklim persaingan usaha yang bagus.

Untuk itu, guna mendorong terjadinya percepatan pengembangan dan perluasan coverage infrastruktur telekomunikasi perlu dipastikan adanya persaingan usaha yang sehat antar operator telekomunikasi.

“Apa yang baik di negeri lain belum tentu baik diterapkan di Indonesia. Sehingga KPPU tak hanya memandang sharing economy itu sebagai industri yang besar dan efesien. Namun KPPU melihat tujuan dari sharing economy juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga nantinya sharing economy tidak memberikan dampak yang negatif bagi perekonominan nasional seperti terjadinya persekongkolan, integrasi vertikal dan pengaturan harga, produksi dan/atau wilayah,” terang Guntur

Categories
berita

BRTI Prihatin Jika Biaya Utilitas Dibebankan ke Operator

Jakarta –

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo prihatin dengan rencana pemprov DKI Jakarta yang akan membuat Peraturan Daerah tentang jaringan utilitas.

Menurutnya, peraturan tersebut berpotensi menambah beban kepada operator telekomunikasi. Ia berharap agar perda tersebut tak memperberat beban operator dan penyedia jaringan telekomunikasi, yang ujungnya akan dibebankan pada konsumen.

“Akibat pandemik saat ini beban operasional penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi mengalami peningkatan yang signifikan. Meski trafik data mengalami kenaikan, namun saat ini banyak penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi mengalami tekanan. Beban operasional mereka seperti bandwidth dan penambahan kapasitas juga tinggi,” terang Agung.

Agung berpendapat, prinsip infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi itu menguasai hidup orang banyak. Jadi, menurutnya, pembangunan infrastruktur itu selayaknya dilakuukan oleh pemerintah melalui APBN atau APDB. Namun yang terjadi saat ini adalah pembangunan infrastruktur sarana telekomunikasi dilakukan oleh badan usaha, baik milik negara maupun badan usaha swasta.

“Pungutan berupa sewa, retribusi, ataupun pajak, sebaiknya tidak membebani operator telekomunikasi. Sebab industri infrastruktur turut membantu program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan pendapatan baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga biaya sewa atau retribusi seharusnya tak membebani perekonomian nasional dan masyarakat,” terang Agung.

Hasil kajian LPEM FE UI bersama Mastel menyimpulkan pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 5,5%. Dengan kenaikan jumlah pengguna telekomunikasi sebesar 1% akan meningkatkan PDB sebesar 0,055%.

Sementara itu yang tidak terkuantifikasi menurut Agung jumlahnya sangat besar. Terlebih lagi pada masa pandemi seperti saat ini. Kebutuhan akan layanan telekomunikasi sangat besar. Sehingga layanan telekomunikasi saat ini menjadi sangat vital.

“Saat ini masyarakat sangat mengandalkan telekomunikasi untuk bekerja, sekolah, memberikan layanan kepada masyarakat (e-government) dan kesehatan. Dan itu tidak bisa terkuantifikasi. Sehingga saat ini maupun masa mendatang peran telekomunikasi sangat vital,” tutur Agung.

Melihat peran strategis dari industri telekomunikasi, Agung berharap kepada seluruh pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah, jangan sampai membebankan industri telekomunikasi. Jika industri telekomunikasi ini mendapatkan tambahan beban, maka seluruh beban tersebut ujung-ujungnya yang akan menanggung adalah masyarakat.

sumber

Categories
berita

BRTI Jamin Keamanan Sistem Registrasi IMEI

Liputan6.com, Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjamin sistem yang dipakai dalam registrasi International Mobile Equipment Indentity (IMEI) terjamin keamanannya. Salah satunya karena sistem ini dilengkapi dengan enkripsi dan mekanisme akses yang jelas.

Diungkapkan oleh Komisioner BRTI Agung Harsoyo, saat pemerintah menerapkan peraturan registrasi IMEI nanti, semuanya bakal memenuhi data privasi.

Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA) aman.

Alasan pertama dalam konteks transfer data IMEI dari operator ke SIBINA, data yang dikirim dilindungi dengan enkripsi.

“Pada pelaksanaannya, operator seluler kami minta untuk melaporkan secara periodik IMEI yang terdaftar di layanan mereka (dump operator). Namun karena IMEI tidak bersifat unik, perlu ada data tambahan yang terkait dengan privasi, misalnya adalah MSISDN (nomor telepon),” kata Agung di Jakarta, Rabu (3/10/2019).

Nah, menurut Agung, data tambahan yang terkait dengan privasi itulah yang disajikan dalam bentuk enkripsi. Dengan begitu, hanya pemilik data yang bisa mendekripsi data yang dimaksud.

IMEI Tak Bisa Diapakai untuk Lacak Identitas

Categories
berita

BRTI Siapkan Aturan untuk Atasi Kloning IMEI

Liputan6.com, Jakarta – Penerapan aturan pembatasan IMEI ponsel di Indonesia ditakutkan akan memunculkan masalah baru yakni kloning IMEI yang diterapkan pada ponsel black market dari luar negeri.

Pemerintah melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) pun menyebut telah menyiapkan seperangkat aturan untuk menangani kemungkinan adanya masalah kloning IMEI yang dikhawatirkan banyak pihak ini.

Diungkapkan oleh Komisioner BRTI Agung Harsoyo, BRTI tengah mendiskusikan adanya regulasi yang mengatur kloning IMEI ini. Menurut Agung, secara teorertis, IMEI yang ada pada perangkat harusnya bisa dikunci (lock).

“IMEI yang berbasis hardware secara teoretis maupun praktis, harusnya bisa di-lock. Mirip dengan SIM card kita, ada bagian yang tidak dapat diubah oleh pihak lain. Kami sedang mendikusikan regulasi terkait perangkat ini,” kata Agung ditemui di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Agung mengatakan, regulasi nantinya mengatur bahwa tiap smartphone atau perangkat yang masuk ke Indonesia, IMEI-nya harus dikunci.

Ketika IMEI sudah dikunci, tidak akan bisa lagi diakses melalui sistem operasi. Sementara, saat ini IMEI tidak dikunci, sehingga sistem operasi bisa menggantikan IMEI sebuah perangkat dengan identitas lainnya.

“Kami tengah memikirkan mekanisme pelaporan bahwa IMEI telah dikunci, sehingga perangkat yang tidak comply (sesuai aturan) tidak boleh masuk ke Indonesia,” kata Agung.

Sayangnya, Agung tidak menyebutkan kapan aturan ini akan diberlakukan. “Tidak dalam waktu dekat,” ujarnya.

Pengamat: Operator Bisa Blokir IMEI Tanpa Mesin EIR

Sementara itu, pengamat Telekomunikasi Agung Harsoyo mengatakan, pemblokiran nomor IMEI (international mobile equipment identity) sebenarnya bisa dilakukan tanpa equipment identity register (EIR).

Namun, Agung mengatakan, metode pemblokiran apa yang dipakai tergantung dari peraturan tiga menteri tentang registrasi IMEI yang akan diterbitkan pemerintah.

“Dari sisi teknis, sebenarnya mekanisme untuk membloir IMEI itu tidak harus menggunakan sistem EIR,” kata Agung di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

EIR sendiri merupakan mesin pendeteksi IMEI yang dipakai untuk memblokir ponsel black market (ponsel BM). Rencananya, investasi untuk mengembangkan mesin EIR akan dibebankan kepada operator seluler.

Namun, beberapa waktu lalu Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), merasa keberatan jika investasi dibebankan sepenuhnya kepada mereka karena dianggap mahal.

Kembali ke mekanisme pemblokiran IMEI, Agung mengatakan, mesin EIR memang dibutuhkan jika pemerintah ingin memblokir ponsel BM secara perangkatnya.

“Untuk blokir IMEI tidak harus menggunakan EIR. Sebenarnya operator bisa melakukan pemblokiran IMEI, artinya begini, jika daftar IMEI yang di-blacklist sudah dikeluarkan, operator mana pun tidak bisa memberikan layanan kepada pemilik smartphone dengan IMEI yang diblokir,” Agung menjelaskan.

(Tin/Why)

Categories
Umum

Soal Pencurian Nomor Ponsel, BRTI Temui Operator Seluler

Liputan6.com, Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menggelar pertemuan dengan seluruh operator seluler pada Selasa (28/1/2020). Pertemuan ini akan membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan operator, terutama mengenai pergantian kartu.

Pertemuan ini berkaitan dengan kasus pembobolan rekening bank jurnalis senior, Ilham Bintang. Pelaku memanfaatkan nomor ponsel Ilham, yang diambil alih dengan melakukan penggantian kartu SIM di gerai Indosat Ooredoo.

“Kami akan bertemu dengan seluruh operator seluler pekan depan, Selasa tanggal 28 Januari. Nanti kami akan bahas soal evaluasi SOP, akan dicermati SOP dari masing-masing operator,” ungkap anggota BRTI, I Ketut Prihadi Kresna Murti, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurut Ketut, BRTI pada pekan depan akan meminta seluruh opertor untuk mencermati SOP masing-masing, termasuk berbagai parameter yang digunakan untuk pergantian kartu SIM. Namun memang sampai saat ini tidak ada aturan khusus soal penggantian kartu SIM.

“Sebelumnya tidak ada, tapi di dalam peraturan registrasi itu, prinsipnya harus mengenali pelanggan. Itu sudah ada prinsipnya, mau yang baru atau penggantian,” sambungnya.

Di dalam pertemuan nanti, kata Ketut, BRTI bersama operator seluler akan sama-sama merumuskan jika didapati celah di dalam SOP. “Kalau ada celah-celah, kami akan sama-sama merumuskan agar bisa distandarkan di semua operator. Implementasi dari SOP ini sangat penting,” kata Ketut.

Ketut meyakini seluruh operator seluler sudah memiliki SOP yang baik untuk layanan pelanggan dan pergantian kartu dengan ISO 27001. Sehingga proses validasi yang berjalan terjamin.

“Operator adalah penyelenggara telekomunikasi, intinya suatu badan usaha mau konsumen loyal. Artinya, pasti perusahaan itu berusaha berbuat sebaik mungkin, tidak akan menjerumuskan konsumen,” tutur Ketut.

Kendati demikian, ia tak menampik ada kemungkinan kelalaian yang terjadi di dalam proses SOP ketika melayani pelanggan, termasuk penggantian krtu SIM.

“Saya yakin SOP atau prosedur-prosedut penggantian kartu SIM pasti sudah baik, pasti prosedurnya jelas. Namun, kalau ternyata ada kelalaian, itu mungkin,” jelasnya.

(Din/Ysl)

Categories
Umum

Kasus Ilham Bintang, BRTI: Bukan Sekadar Soal Kartu SIM

Liputan6.com, Jakarta – Kasus pembobolan rekening jurnalis senior, Ilham Bintang, dengan modus pengambilalihan kartu SIM dinilai bukan hanya sekadar kelalaian operator seluler. Data-data krusial yang “tercecer” disebut juga membuat kasus itu bisa terjadi.

Wakil Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Indosat Ooredoo terkait kasus pembobolan rekening Ilham Bintang. Penjelasan Indosat, katanya, sama dengan berita yang ada di media massa.

Sebelumnya, Ilham mengungkapkan pencurian nomor ponsel dan pembobolan rekening miliknya berawal dari penggantian kartu SIM di gerai Indosat yang dilengkapi CCTV. Dari rekaman CCTV menunjukkan terjadinya tindak kejahatan.

Untuk melakukan penggantian kartu SIM baru, gerai operator biasanya akan meminta identitas pemilik termasuk KTP. Pelaku dilaporkan mengisi formulir penggantian kartu dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Ilham.

“Saya tekankan ini tidak hanya karena kartu SIM, tapi ada serangkaian data lain yang terekspos atau diambil oleh pelakunya. Kita wajib memegang data-data kita, terutama yang berhubungan dengan krusial. Sekarang perlu kesadaran agar kenyamanan di era digital ini tidak menjadi suatu kerugian,” ungkap Semuel di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rabu (22/1/2020).

Pelaku dilaporkan menggunakan nomor Indosat Ooredo milik Ilham, lalu menguras rekeningnya memanfaatkan one time password (OTP) yang dikirimkan pihak bank.

Menurut Semuel, kasus yang dialami oleh Ilham bukan kali pertama terjadi. Namun, memang baru Ilham yang membuat laporan ke pihak kepolisian.

“Kasus ini sudah banyak dialami masyarakat. Namun, kami tidak beraksi hanya karena kasus ini ada, tapi kami terus melakukan evaluasi,” tuturnya.

Semuel pun mengimbau seluruh operator telekomunikasi untuk meninjau kembali kualitas layanannya, termasuk soal penggantian kartu SIM. Indikator kehati-hatian, katanya, harus ditingkatkan.

Jika pun dibutuhkan surat kuasa untuk melakukan penggantian kartu SIM, menurut Semuel, tetap harus ada pemeriksaan lebih lanjut.

“Harusnya memang setiap yang mengajukan surat kuasa harus benar dan orangnya harus tertangkap kamera. Kami ingin semua operator meninjau kembali agar jangan sampai ada penyalahgunaan lagi,” ucapnya.

“Bukan hanya CS (customer services), tapi khusus penggantian harus ada orang lain memeriksa lagi untuk proses know your customer,” sambung Semuel.

(Din/Ysl)

Categories
Layanan

Pengaduan BRTI Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) terus melakukan inovasi untuk memberi pelayanan dan perlindungan terhadap warga Indonesia, khususnya dalam menggunakan jasa telekomunikasi.

Pada era serba teknologi seperti sekarang ini, bicara soal perlindungan, tindak penipuan tidak hanya terjadi dalam proses perilaku, tetapi juga lewat jalur jasa komunikasi, lewat SMS (pesan singkat) atau panggilan di telepon seluler misalnya.

Dikutip dari situs resmi Kominfo, pada 30 November 2018, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menerbitkan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi, yang berlaku terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018.

Pertimbangan diterbitkannya TAP BRTI ini adalah setelah registrasi pelanggan jasa telekomunikasi diimplementasikan, masih ditemukan penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pengiriman panggilan dan/atau pesan yang mengganggu dan tidak dikehendaki (spam), yaitu panggilan dan/atau pesan yang diindikasikan penipuan.

Penyalahgunaan jasa telekomunikasi tersebut perlu ditangani dengan cepat dan terintegrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terjaga dengan baik dengan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan jasa telekomunikasi.

Oleh karena itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melakukan optimalisasi saluran pengaduan (help desk) yang saat ini tersedia sehingga keluhan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat ditangani dengan baik.

Penanganan pengaduan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi berupa panggilan dan/atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki (spam call and/or message) yang diindikasikan penipuan dalam segala bentuknya, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan untuk segera mengurus  pembayaran transaksi tertentu, transfer uang atau pelanggan menjadi pemenang kuis atau undian dilakukan dengan menggunakan alur sebagai berikut:

Alur Penanganan Pengaduan Pelanggan

1. Pelanggan yang menerima panggilan dan/atau pesan yang tidak dikehendaki, selanjutnya disebut Pelapor, diminta untuk merekam percakapan dan/atau memfoto (capture) pesan, serta nomor telepon seluler pemanggil dan/atau pengirim pesan.

2. Pelapor mengirimkan nomor telepon seluler (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number/MSISDN) pelapor yang telah teregistrasi dengan benar dan berhak serta rekaman percakapan dan/atau foto pesan ke akun Twitter BRTI: @aduanbrti

3. Petugas help desk melakukan verifikasi dan analisis percakapan dan/atau pesan yang telah dikirim ke akun Twitter BRTI: @aduanbrti

4. Petugas help desk membuat tiket laporan ke dalam sistem SMART PPI dan mengirimkan pesan notifikasi dalam bentuk e-mail ke penyelenggara jasa telekomunikasi terkait yang meminta agar nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan diblokir.

5. Penyelenggara jasa telekomunikasi membuka dan menindaklanjuti laporan yang terdapat dalam sistem SMART PPI dengan melakukan blokir nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan yang terindikasi penipuan dalam waktu 1 X 24 jam.

6. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan notifikasi kepada BRTI terkait pengaduan pelanggan yang telah ditindaklanjuti atau diselesaikan ke sistem SMART PPI.

Dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler (MSISDN) yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon seluler (MSISDN) pemanggil dan/atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan/atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggan yang membuat laporan pengaduan wajib memberikan laporan yang benar dan bertanggung jawab atas laporan pengaduan yang dibuat.

Bagaimana prosedur atau cara melaporkan penipuan melalui panggilan telepon atau pesan SMS?

Anda dapat melaporkan panggilan telepon atau SMS yang tidak dikehendaki (spam) dengan mengirimkan rekaman percakapan atau capture (foto) pesan dan nomor telepon pemanggil dan/atau pengirim pesan, serta nomor telepon Anda yang telah teregistrasi dengan benar dan berhak sesuai dengan KTP-el dan Kartu Keluarga ke akun Twitter BRTI: @aduanbrti.

Bentuk spam seperti apa yang dapat saya laporkan?

Panggilan telepon atau pesan yang bersifat mengganggu dan/atau tidak dikehendaki dalam segala bentuk (spam), seperti: permintaan untuk segera mengurus pembayaran atau transaksi tertentu, permintaan untuk mentransfer uang, pemberitahuan bahwa Anda menjadi pemenang kuis atau undian tertentu.

Categories
berita

Kominfo Klaim Sudah Ditutup, Boom Live Masih Bisa Diakses Hari Ini

Palembang

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim menutup aplikasi Boom Live terkait video bugil bidan AWM (23). Namun, aplikasi itu masih bisa diakses hari ini.

detikcom mencoba mengakses aplikasi yang katanya sudah ditutup Kominfo pukul 11.20 WIB, Jumat (28/7/2020). Boom Live ternyata masih bisa diakses, baik di-download di Play Store atau live di akun tersebut.

“Platform ini menganjurkan siaran konten sehat, jika terjadi kekerasan, pornografi, konten tidak sehat selama live akun akan diblokir,” tulis boom live ketika melakukan live streaming seperti dilihat.

Tidak banyak informasi mengenai aplikasi Boom Live ini yang ditemukan di internet. Tercatat ada 1 juta pengguna gawai yang sudah mengunduh Boom Live lewat Play Store.

“Hari ini masih bisa di-download, live juga bisa Boom Live. Tidak ada masalah,” kata seorang pengguna, Firda.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa penutupan aplikasi Boom Live tersebut dilakukan agar di masa depan tidak terjadi lagi tayangan negatif yaitu streaming pornografi.

“Kita tutup dulu untuk menghindari hal serupa terjadi lagi. Pastinya, mereka akan kita panggil,” ujar Semuel.

Adapun penutupan aplikasi Boom Live ini masih bersifat sementara alias bisa dibuka kembali setelah platform tersebut dipastikan telah mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya soal konten streaming.

“Ya, sampai mereka bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi hal-hal seperti ini terjadi,” ujarnya.

Bidan AWM sendiri telah dipanggil polisi terkait dugaan live bugil lewat Boom Live. Dia diduga melakukan live bugil untuk mendapatkan uang.

sumber

Categories
Umum

Hello world!

berita ringan tapi i….

mari kita mulai